Sudah Siapkah Indonesia menghadapi FTA ASEAN-China?*
Bak raksasa yang sedang menggeliat, ketika bergerak maka semua yang disekitarnya terkena dampak. Kalimat tersebut sesuai dengan Negara China yang meresahkan berbagai Negara di penjuru dunia akan serangan produknya yang murah dan berkualitas. Termasuk Negara Indonesia.
Sebentar lagi pergantian tahun, di akhir tahun 2009 ini Indonesia masih kebingungan dan keberatan tentang keharusan Indonesia memenuhi komitmen yang telah dibuat dalam rangka Free Trade Agreement (FTA/Perjanjian Perdagangan Bebas) ASEAN-China per 1 januari 2010 seperti yang telah dijanjikan Menteri Perekonomian. Banyak kalangan usaha terutama kecil menengah menilai dibukanya kerjasama ini akan menghancurkan pasar domestik untuk UMKM.
Selain itu sebagai imbas krisis financial global kemarin, Negara-negara di AS, Eropa, dan banyak negara di belahan bumi lain neningkatnya proteksionisme nya, hal ini bisa berdampak produk-produk China justru akan mengalir ke pasar Indonesia. Saat ini China sudah menjadi sumber utama impor Indonesia, yakni 17,3% dari total impor nonmigas. Sebaliknya, China hanya menyerap 8,7% dari keseluruhan ekspor nonmigas Indonesia. Hal ini menunjukkan, penetrasi produk-produk China ke pasar kita jauh lebih gencar daripada penetrasi produk-produk Indonesia ke Negara tersebut.
Jikalau kita flashback pada tahun 2008 impor produk China telah mengambil alih 70% pangsa pasar domestik yang semula dikuasai sektor UMKM. Begitu juga data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan bahwa, banjir produk murah dari China menyebabkan pangsa pasar usaha tekstil dan produk terkait (TPT) domestik menurun dari 57% pada 2005 menjadi 23% pada 2008. Di bidang ekspor, produk nonmigas Indonesia seperti tekstil dan mainan anak-anak juga makin disaingi produk-produk sejenis dari China. Misalnya saja di toko grosir di Purworejo, 90% produk yang ditawarkan adalah mainan anak-anak asal China. Dengan penawaran harga yang lebih murah, kualitas bagus dan modelnya yang variatif, mainan anak anak dari negeri tirai bamboo tersebut mampu menguasai pasar mainan di Indonesia. Indikatornya sudah jelas, tahun 2008 Indonesia mengalami defisit USD3,61 miliar dalam perdagangan dengan China. Dalam perdagangan di sektor nonmigas, keadaan berbalik dari surplus USD79 juta pada 2004 menjadi defisit USD 9,2 miliar pada 2008.
China terkenal dengan produknya yang murah dan mempunyai daya saing dikarenakan pemerintah mampu menyediakan infrastruktur yang baik, kebijakan pemerintah yang sangat mendukung untuk perijinan investasi. Selain itu munculnya berbagai zona ekonomi khusus di negeri tersebut membuat pembangunan infrastruktur menjadi lebih efisien. Demikian halnya dengan, banyaknya perusahaan lokal di China yang menarik modal dari investor asing yang semakin terampil untuk memproduksi barang barang berteknologi tinggi, hal ini sebagai akibat dari membanjirnya insinyur keluaran perguruan tinggi di China. Dari 2.5 juta sarjana setiap tahunnya, 60% diantaranya adalah insinyur. (Sebagai perbandingan, di Indonesia lulusan jurusan teknik hanya 18%, Amerika Serikat 25%, dan India 50%.)
Sebaliknya dengan Indonesia, para pelaku usaha kecil menengah (UKM) belum siap sepenuhnya menghadapi perdagangan bebas itu sebab ongkos produksi dan biaya modal masih terlalu tinggi. Suku bunga perbankan di Indonesia mencapai 15% per tahun, sedangkan suku bunga bank di China hanya 5-7%. Selain itu, ada masalah energi yang belum sepenuhnya tersedia bagi pelaku usaha, biaya produksi masih sangat tinggi, sebab tidak ditopang ketersediaan bahan baku, tingginya pungutan liar di masyarakat, pelabuhan, dan birokrasi, buruknya infrastruktur, serta masih tingginya bunga kredit Usaha Kecil dan Menengah yang rata-rata di atas 16%. Faktor ini yang membuat harga produk kita belum bisa bersaing dengan produk dari Negara China.
Begitu juga dengan kondisi barang yang diperdagangkan dengan China. Komoditas primer mendominasi ekspor Indonesia ke China yang berbasis sumber daya alam, sedangkan ekspor China ke Indonesia didominasi oleh produk-produk manufaktur yang sangat variatif. ancaman paling besar dihadapi oleh industri manufaktur kita. Apalagi mulai Januari 2010, bea masuk produk manufaktur China ke ASEAN, termasuk Indonesia, ditetapkan maksimal 5%.
China bukanlah bangsa yang bodoh dan bisa diakali, penerapan kebijakan nontariff hanyalah aspirin yang menyembuhkan sesaat, tapi bukan mengobati seutuhnya. Kebijakan nontariff pasti akan mengundang pembalasan dari China. Masih jelas diingatan, ketika BPOM mengumumkan bahwa sejumlah produk makanan, kosmetik dari China mengandung formalin, sehingga harus ditarik dari peredaran. Kemudian hanya kurang dari seminggu China telah mengumumkan pelarangan impor hasil laut dari Indonesia. Kita harus bekerja keras untuk meningkatkan daya saing produk-produk UKM kita, terutama produk yang memiliki keunggulan sumber daya alam yang tidak dimiliki China.
Saat ini hampir 70% pengusaha UMKM khawatir terhadap kesepakatan pembebasan bea masuk impor dari produk-produk China. Sisanya mendukung, karena pengusaha tersebut memang berorientasi ekspor. Jika saat ini tidak dilakukan negosiasi untuk melakukan penundaan paling tidak enam bulan sampai satu tahun, saya khawatirkan proses deindustrialisasi diindonesia semakin besar. Memang benar, FTA dengan China tetap mempunyai celah bisnis baru. Khususnya untuk produk dengan daya saing tinggi di pasar ekspor. Namun untuk membuka FTA saat ini saya kira belum pas. Kita memang sudah terlambat, dan masih butuh waktu untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing dari produk-produk Indonesia. Kesalahan ini harus dijadikan pelajaran untuk berjuang lebih keras.
Produk Indonesia sebenarnya sudah bagus. Namun beberapa kendala masih terjadi terutama dari segi packaging dan quality control yang buruk khususnya untuk produk produk manufaktur dan kerajinan. Program yang saat ini sedang dilakukan untuk meningkatkan daya saing dan mengatasi dua kelemahan tersebut adalah OVOP (One Village One Product).
Dengan program ini diharapkan satu daerah memiliki keunggulan produk tertentu, sehingga siap untuk merespon kebutuhan pasar. Kita sadar bahwa pasar internasional tidak bisa ditembus tanpa dukungan keberpihakan pemerintah untuk memahami kebutuhan UMKM. Sektor UMKM membutuhkan bantuan soal akses pasar, pembiayaan, serta dukungan bimbingan desain untuk memenuhi permintaan pasar ekspor. Saatnya mencari dan menemukan upaya dan koordinasi dari para pengusaha dan pemerintah untuk membuat kebijakan yang pro-industri dan mencari alternatif tujuan ekspor untuk menghindari terpuruknya ekonomi Indonesia.
*Didik Kurniawan Hadi
Diolah dari berbagai sumber
