Berhasilkah Bank UMKM?*

Mas Nek Usaha Kulo nggih naming ngenten ngenten mawon, sakniki sepi, kathah ingkang tumbas wonten toko (mas, kalau usaha saya ya sekarang tetap begini saja, pasaran tambah sepi, banyak yang beli di toko) (Juminten)

Kalimat diatas adalah ungkapan salah satu pedangan pasar tradisional di daerah bantul Yogyakarta yang kesulitan untuk menumbuhkan usahanya disela sela krisis. Kesulitan yang dialami pengusaha tersebut nampaknya selaras dengan kebijakan pemerintah di bidang UMKM untuk ditanyakan seberapa besar keefektifannya?
Baru-baru ini Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) mendorong rencana untuk pendirian Bank Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk mengatasi akses permodalan sektor riil. Pendirian ini dilator belakangi agar terdapat lembaga perbankan khusus untuk melayani UMKM yang tidak berjalan setengah hati. Banyak kalangan yang setuju pendirian bank UMKM ini agar para pelaku UMKM mempunyai fasilitator terutama dalam pemberian kredit. Akan tetapi jika kita lihat ke belakang, terdapat beberapa program permodalan yang dikeluarkan pemerintah SBY bersama departemen-departemennya dalam bantuan permodalan UMKM, sebut saja Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Seberapa efektifkah bank UMKM tersebut akan berjalan?

Identifikasi Masalah UMKM
Sebelum pemerintah melaksanakan sebuah program, akan lebih baik jika pemerintah mengetahui permasalahan yang terjadi di dalam tubuh UMKM sendiri, terdapat sebelas permasalahan utama UMKM yang sampai sekarang belum ditemukan solusinya, atau mungkin sudah ditemukan solusinya akan tetapi masih sekedar wacana terus?? Berikut Permasalahan UMKM:

1. Bantuan lebih fokus pada pemberian kredit bukan pada bantuan teknis/teknologi di tiga bidang utama: produksi, manajemen dan pemasaran. Pemberian dana/kredit-pun lebih untuk modal kerja bukan untuk investasi atau untuk mendanai kegiatan R&D/inovasi.
2. UKM = alat untuk mengurangi kemiskinan/meningkatkan kesempatan kerja daripada bagian untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing industri nasional
3. Pemerintah belum serius mengembangkan industri pendukung yang membuat barang-barang modal dan pembantu serta komponen, dengan UKM sebagai pemain utama
4. Tidak adanya pembagian tugas yang jelas antara bidang administrasi dan operasi.
5. Akses industri kecil terhadap lembaga kredit formal rendah
6. Sebagian besar usaha kecil ditandai dengan belum dipunyainya status badan hukum.
7. Tren nilai ekspor menunjukkan betapa sangat berfluktuatif dan berubah-ubahnya komoditas ekspor Indonesia selama periode 1999-2006.
8. Mahalnya harga pengadaan bahan baku, terbatasnya ketersediaan, dan jarak yang relatif jauh.
9. Tidak terampil dan mahalnya biaya tenaga kerja. Regenerasi perajin dan pekerja terampil relatif lambat. Akibatnya, di banyak sentra ekspor mengalami kelangkaan tenaga terampil untuk sektor tertentu.
10. Banyaknya pesaing yang bergerak dalam industri yang sama, relatif minimnya kemampuan bahasa asing sebagai suatu hambatan dalam melakukan negosiasi, dan penetrasi pasar di luar negeri.

Dengan melihat berbagai permasalahan UMKM di atas, apakah program yang dikeluarkan pemerintah saat ini sudah bisa mengatasi/mongkover itu semua? Saya rasa, baik KUR, PNPM, bahkan Bank UMKM tidak akan menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada usaha mikro saat ini. Mengapa? Kesuksesan suatu usaha adalah tergantung dari competitiveness-nya dalam suatu persaingan. Saat ini adalah jaman globalisasi, dimana tidak hanya perusahaan-perusahaan besar yang bertempur, berlomba meraih pasar, tetapi juga pertempuran para pengusaha UMKM di berbagai Negara.

Jika dilihat dari pemerintahan, saat ini daya saing Indonesia makin merosot dari tahun ke tahun dan berada pada papan bawah. Menurut laporan International Institute for Management Development (IMD) dalam World Competitiveness Yearbook, daya saing Indonesia menempati urutan ke-52 pada 2006, menurun menjadi 54 pada 2007 dan bahkan pada 2008 ini peringkat Indonesia anjlok menjadi 51 dari 55 negara. Indonesia jauh di bawah negara ASEAN seperti Singapura (2), Malaysia (19),Filipina (40).
Data dari BPS menunjukkan bahwa kebanyakan para pelaku usaha UMKM adalah tidak tamat SMP, sehingga jika dipikir bagaimana meningkatkan pertumbuhan dan daya saing jika dari internal resource UMKM sendiri tidak berkualitas? Karena itu dibutuhkan sebuah gebrakan program yang bisa meningkatkan UMKM baik dari internal maupun dari eksternal peruahaan untuk meningkatkan daya saingnya (lihat Gambar 1).
Gambar 1. Kunci Meningkatkan Daya Saing UMKM

Sumber: Dimodifikasi dari Tambunan (2007)
Jika saya lihat, selama ini pemerintah hanya menyentuh bagian permodalan dan pemasaran saja untuk meningkatkan UMKM. Tiga faktor lainnya seperti pendidikan, kemitraan, dan inovasi teknologi hanya menjadi wacana retorika belaka yang belum terjamah sampai saat ini.

Untuk faktor permodalan dan pemasaran yang saat ini telah berjalan sebenarnya sudah cukup bagus, akan tetapi peningkatan dan efektifitasnya belum teruji secara layak. Untuk permodalan pemerintah telah menciptakan KUR, PNPM, bank UMKM dan untuk pemasaran pemerintah telah bekerja sama dengan KADIN untuk membuat PT Usaha Kita Makmur (PT UKM) yang bertujuan dan mempunyai misi memperluas dan mengembangkan pasar dengan QQC, yaitu memperbesar skala usaha (Quantity); meningkatkan kualitas (Quality); dan mempertahankan kuantitas (Continuity). PT UMKM telah memfasilitasi para pelaku usaha mikro dengan trading house, linked program serta Kelompok kita Bersama (KUBE) untuk membantu dalam memasarkan produk mereka. Namun apa gunanya pemasaran jika produknya tidak membuat konsumen, atau kalah dengan pesaing?

Strategi UMKM 2009
Karena itu perlu dibentuk strategi yang jelas untuk meningkatkan daya saing UMKM. Di tahun 2009 ini tiga faktor lain yang menjadi prasyarat peningkatan UMKM harus mulai disentuh pemerintah. Pendidikan, Kemitraan, dan Inovasi teknologi adalah faktor krusial lainnya yang harus digarap pemerintah sejak sekarang. Dari pendidikan pemerintah bisa memulai dengan pengiriman pengusaha UMKM keluar negeri untuk belajar dari negara lain (mencontoh kebijakan Thaksin mantan perdana menteri thailand), mempermudah bantuan dalam pembuatan paten, mempermurah sertifikasi ISO, memberikan special tax rate pada pelaku UMKM, dan mendirikan sebuat pelatihan atau inkubator bisnis yang akan mengedukasi para pengusaha UMKM. Pemerintah juga bisa mencontoh kebijakan UMKM bidang pendidikan di negara China yang tersohor di kawasan Zhongguancun Haidian Science Park. Di kawasan ini para pengusaha UMKM mendapatkan pelatihan gratis dalam business, financing, technical, logistics, and recruitment services. Program pendidikan ini tidak hanya hanya mengevaluasi usaha yang telah berjalan, namun juga menganalisa strenght weakness sebuah UMKM yang ada dan bersama-sama mencari strategi untuk perkembangannya.
Dibidang Kemitraan, saat ini di Indonesia telah terdapat kawasan JABEBEKA UKM center atau kawasan yang mempertemukan pengusaha besar dan pengusaha kecil. Kawasan ini sangat diperlukan, apalagi saat krisis seperti sekarang dimana produk UMKM tidak bisa diserap pasar luar Negeri. Namun amat disayangkan saat ini Indonesia memiliki 100 kawasan industri yang tersebar di seluruh Indonesia akan tetapi belum dimanfaatkan secara optimal (baru 68 kawasan industri yang berjalan, itupun belum efektif). Karena itu perlu sebuah gebrakan kebijakan dari pemerintah untuk mendorong terjadinya kemitraan ini. Pemerintah harus bisa mengoptimalkan bargaining power mereka sebagai ruler di negeri ini, terlebih terhadap perusahaan asing yang kurang memberikan sumbangsih terhadap bangsa ini. Pemerintah juga perlu memberikan appriciate perusahaan asing yang telah membantu para pengusaha UMKM dalam kegiatannya. Nestle misalnya, perusahaan nestle adalah satu-satunya perusahaan asing di indonesia yang melakukan kemitraan dengan para pemilik sapi di jawa timur (Pujon). Nestle membantu para petani dalam edukasi, penyediaan tanker, peralatan laboratorium, serta peralatan pembuatan susu lainnya. Simbiosis mutualisme yang terjadi antara nestle dengan pengusaha sapi di pujon harus menginspirasi pengusaha lainnya untuk berbuat serupa.
Dibidang inovasi teknologi masih belum layak bicarakan mengingat kualitas sumber daya manusia UMKM kita masih sangat rendah. Namun kita bisa mencontoh progam inovasi teknologi yang diterapkan di Kanada yaitu Industrial Research Assistant Programs (IRAP) yang membantu UMKM dalam research and development productnya, menyediakan informasi pasar secara lengkap melalui internet, dan mencari hubungan kerja sama dengan venture capital.
Semoga sedikit masukan diatas bisa menjadi refleksi pemerintah dan KADIN akan program yang telah mereka buat. Semoga di tahun 2009 ini bukan menjadi tahun ancaman kematian suri UMKM yang disebabkan krisis global, akan tetapi sebagai tahun peluang untuk menumbuhkan UMKM yang kuat, berpendidikan, dan tidak bergantung dengan negara lain.

*Didik Kurniawan Hadi
Chief Economist Assistant Recapital Advisor